Kediri - Dampak mutasi besar-besaran kelima kalinya yang telah digulirkan oleh Walikota Kediri Samsul Ashar terhadap ratusan pejabat pemkot semakin panjang.

Hasil hearing bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRD setempat memutuskan bahwa pelaksanaan mutasi pada 28 Januari 2011 lalu menyalahi aturan, dan harus dianulir.

Mutasi Pejabat Pemkot Kediri

Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri yang juga sebagai Kepala Baperjakat Idrus Ahmad menegaskan bahwa, telah tercipta celah hukum, yang dapat dibawa ke ranah pidana. Bahkan, dalam pernyataanya, Idrus mengaku, sudah dikibuli dengan adanya pembengkakan nama-nama pejabat yang dimutasi, karena tidak sesuai dengan pertimbangan awal baperjakat.

"BKD mengajukan 55 nama pejabat yang hendak dimutasi. Kemudian kami telaah bersama, muncul 40 nama. Tetapi, setelah lahir Surat Keputusan (SK) mutasi, tiba-tiba jumlahnya menjadi 197 pejabat. Ini diluar telaah kami. Namun, di dalam SK tersebut disebutkan bahwa mutasi telah melalui pertimbangan baperjakat, ini tidak benar," tegas Idrus Achmad, Rabu (16/2/2011).

Idrus sempat melontarkan kata-kata, dirinya siap dan berani menjalani sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Idrus juga lebih banyak meminta agar BKD menjawab dan memberikan penjelasan mengenai proses mutasi tersebut ketika kalangan DPRD melontarkan sejumlah pertanyaan.

Selain tanpa pertimbangan baperjakat, mutasi juga menyalahi peraturan pemerintah (PP). Dimana, ada sejumlah penjabat yang eselonnya turun. Bahkan, dampaknya, DPRD Kota Kediri menerima banyak aduan baik melalui surat masuk, maupun kedatangan langsung para pejabat yang merasa kecewa atas mutasi. Yang paling mencolok adalah protes masyarakat Kelurahan Kaliombo terhadap Kepala Kelurahan yang baru.

Oleh sebab itu, DPRD Kota Kediri, khususnya Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan mendesak Baperjakat melakukan peninjauan kembali mutasi serta membuat rekomendasi revisi SK mutasi. "Di dalam SK tersebut banyak terjadi kesalahan, maka harus direvisi. Jika revisi sudah dilakukan, maka secara otomatis mutasi pejabat dapat dianulir," kata Ketua Komisi A Muhaimin.

Yang menarik, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kholifi Yunon yang ikut dalam heraing mengusulkan agar dewan membuat hak angket untuk mengatasi masalah mutasi. Padahal, partai bergambar matahari tersebut adalah pengusung Walikota-Wakil Walikota Kediri Samsul Ashar-Abdullah Abu Bakar dalam Pilwali 2009 lalu. [nng/kun]((beritajatim.com)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi